Crypto
Satuan Tugas Mata Uang Digital New York Tunjuk Anggota Baru
Satuan tugas akan terdiri dari 13 anggota, enam di antaranya ditunjuk oleh Majelis, sementara tujuh sisanya akan ditunjuk oleh gubernur. Keenam yang ditunjuk pada 22 Juli termasuk pendiri Ethereum Joseph Lubin, CEO Dewan Bisnis Blockchain Global, Sandra Ro; Yaya Fanusie, seorang asisten di Yayasan Pertahanan Demokrasi; salah satu pendiri Blockchain @ Microsoft Yorke Rhodes; Ryan Zagonne, direktur hubungan regulasi di Ripple, dan Aaron Wright, yang adalah profesor hukum di Sekolah Hukum Cardozo.
Vanel berkata, “Kami sangat senang bahwa kami akan memiliki beberapa orang terkemuka dalam teknologi blockchain dan dalam cryptocurrency yang dapat membantu memandu negara bagian dan negara bagian New York, dan mungkin dunia, untuk menemukan tingkat regulasi yang tepat di industri ini.
Baca juga: Hashgard, Blockchain Publik Keuangan Digital Akan Terdaftar di INDODAX
Grup akan mempelajari blockchain dan crypto sebelum membuat rekomendasi
Negara bagian New York dilaporkan menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang membentuk satuan tugas cryptocurrency sendiri pada bulan Januari tahun ini. Satuan tugas secara resmi dibentuk ketika gubernur Andrew Cuomo menandatangani RUU yang dijuluki “RUU Studi Mata Uang Digital” menjadi undang-undang pada 21 Desember 2018.
Menurut ketentuan undang-undang tersebut, laporan yang relevan dari kelompok tersebut mengenai regulasi dan definisi crypto dan blockchain harus diserahkan pada 15 Desember 2020, setelah itu para pembuat undang-undang dan regulator dapat mempertimbangkan hasilnya. Vanel, yang adalah Ketua Subkomite di Internet and New Technologies, kemudian berkata:
“New York memimpin negara dalam bidang keuangan. Kami juga akan memimpin dalam regulasi fintech yang tepat. Satuan tugas para ahli akan membantu kami mencapai keseimbangan antara memiliki industri blockchain yang kuat dan lingkungan ekonomi cryptocurrency dan pada saat yang sama melindungi investor dan konsumen New York.”
Pada bulan Mei, Komite Layanan Keuangan DPR AS mengeluarkan resolusi untuk membentuk Satuan Tugas Teknologi Keuangan yang akan, “memeriksa kerangka hukum saat ini untuk fintech, bagaimana fintech digunakan dalam pinjaman dan bagaimana konsumen terlibat dengan fintech.